Terkait BBM Subsidi, DPR Panggil Kembali Menteri ESDM

02-02-2015 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR Kurtubi (Fraksi Nasdem) meminta Pemerintah menjelaskan perhitungan secara akurat berapa besaran subsidi sebenarnya yang gelontorkan oleh pemerintah.

"Karena itu perlu publikasi perhitungan Mean of Plats Singapore (MOPS) kepada Dewan agar perhitungan BBM baik subsidi maupun non subsidi menjadi jelas,"ujarnya kepada wartawan, seusai Raker Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Sudirman Said yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika, di Gedung Nusantara I, Senin, (2/2).

Dia mengharapkan, pemerintah dapat segera memberikan penjelasannya esok hari dengan data yang lebih akurat. "Jadi besaran subsidi semua tergantung kepada pemerintah, dan tergantung berapa besar perbedaan MOPSnya,"jelasnya.

Dia mengatakan, untuk kasus premium dalam laporannya ada dua kali penghitungan seperti margin dan biaya distribusi yang perlu diperjelas, "kita menginginkan klarifikasi biaya distribusi yang mana dihitung dua kali ini juga bisa berdampak rendahnya biaya perolehan dan harga jual sekarang ini,"katanya.

Untuk premium, lanjutnya, boleh jadi harga perolehan dan plus lainnya bisa lebih rendah jika dihitung secara akurat. "Jadi terkesan ada semacam keuntungan yang diberikan Pemerintah kepada Pertamina, ini kita bisa saja sepakat keuntungan ini diberikan kepada Pemerintah artinya semacam ada margin yang diberikan,"ungkapnya. (Sugeng), foto : andri/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...